Penolakan Restorative Justice – Penanganan perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan tokoh publik kerap menimbulkan perhatian luas dari masyarakat. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh status sosial pelaku, tetapi juga karena dampaknya terhadap rasa keadilan publik. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, munculnya wacana penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sering kali memicu perdebatan, terutama ketika menyangkut tindak kekerasan.
Kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Bahar bin Smith menjadi salah satu contoh nyata dinamika tersebut. Setelah di tetapkan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan intensif oleh aparat kepolisian. Pihak kuasa hukum mengajukan permohonan agar kliennya tidak di tahan serta membuka opsi penyelesaian damai dengan korban. Langkah ini kemudian menimbulkan respons beragam dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan.
Permohonan Tidak Ditahan dan Pertimbangan Aparat Penegak Hukum
Kuasa hukum tersangka menyampaikan bahwa selama proses pemeriksaan, kliennya bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, di ajukan permohonan resmi agar tersangka tidak di kenakan penahanan. Aparat kepolisian akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat adanya jaminan dari pihak keluarga.
Pertimbangan lain yang di sampaikan adalah kondisi sosial tersangka, seperti perannya sebagai kepala keluarga serta tanggung jawabnya sebagai pendidik bagi para santri. Faktor-faktor tersebut sering kali menjadi aspek non-yuridis yang di pertimbangkan dalam penentuan kebijakan penahanan. Meskipun tetap berada dalam koridor hukum acara pidana.
Namun demikian, keputusan untuk tidak menahan tersangka justru memunculkan kritik dan kekecewaan dari sejumlah pihak yang menilai bahwa aspek keadilan substantif belum sepenuhnya terpenuhi, terutama bagi korban.
Pengajuan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian
Selain permohonan tidak di tahan, pihak kuasa hukum juga mengusulkan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pada penghukuman. Dalam konteks tersebut, tersangka di sebut telah menyampaikan permintaan maaf melalui media video yang di tujukan kepada korban serta organisasi terkait.
Secara normatif, restorative justice di akui sebagai salah satu pendekatan dalam sistem peradilan pidana modern. Namun, penerapannya memiliki batasan yang jelas, khususnya untuk perkara yang melibatkan kekerasan fisik dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Oleh karena itu, penerimaan mekanisme ini sangat bergantung pada persetujuan korban dan pihak-pihak yang terdampak.
Habib Bahar bin Smith minta pemeriksaan polisi di Polres Tangerang Kota ditunda.
Sikap Tegas Banser Kota Tangerang terhadap Jalur Damai
Penolakan tegas terhadap upaya damai datang dari Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kota Tangerang. Organisasi ini menyatakan bahwa hingga saat pernyataan di sampaikan, tidak ada permohonan maaf yang di terima secara langsung, baik secara personal maupun melalui perwakilan resmi.
Banser menilai bahwa penyelesaian melalui jalur damai tidak relevan untuk kasus dugaan penganiayaan yang telah menimbulkan luka fisik dan tekanan psikologis. Mereka menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan dan berkeadilan agar dapat memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Sikap tersebut mencerminkan pandangan bahwa tidak semua perkara layak di selesaikan melalui restorative justice. Terlebih apabila menyangkut kekerasan yang berpotensi mengulang pola impunitas bagi pelaku.
Implikasi Sosial dan Hukum dalam Penanganan Kasus
Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan hukum formal dan pendekatan keadilan restoratif. Di satu sisi, hukum memberikan ruang diskresi bagi aparat penegak hukum, sementara di sisi lain. Masyarakat menuntut keadilan yang di rasakan secara nyata oleh korban.
Penolakan terhadap jalur damai juga menegaskan bahwa legitimasi restorative justice sangat bergantung pada kepercayaan dan penerimaan sosial. Tanpa adanya kesepakatan dari korban dan pihak terkait, mekanisme tersebut justru dapat memperbesar konflik dan ketidakpuasan publik.
Penutup
Penanganan perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan figur publik menuntut kehati-hatian dan kejelasan sikap dari seluruh pemangku kepentingan. Penolakan Banser Kota Tangerang terhadap upaya restorative justice mencerminkan tuntutan kuat agar proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keadilan tidak hanya di ukur dari prosedur hukum, tetapi juga dari rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
